Kategory
Info Daerah,
02-07-2026 14:29:44
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Taufik Ridiannur, saat diwawancarai usai pelaksanaan Beseprah HUT ke-100 Desa Muara Wis. Taufik mendorong percepatan penerbitan DPA sejumlah proyek jalan dan jembatan di wilayah hulu Kukar. (Harry/Sisikota.com)
Muara Wis, SISIKOTA.COM – Sejumlah proyek infrastruktur di wilayah hulu Kutai Kartanegara disebut belum dapat dikerjakan meski proses lelang telah selesai dan pemenang tender telah ditetapkan. DPRD Kukar mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA agar pekerjaan bisa dimulai.
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Taufik Ridiannur, mengatakan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di Daerah Pemilihan VI yang meliputi wilayah hulu Kukar.
“Di Komisi III mitra kami adalah Dinas Pekerjaan Umum. Karena Dapil VI ini memang persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah jalan, sehingga fokus kami mendorong perbaikan infrastruktur,” ujar Taufik, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Taufik, DPRD bersama pemerintah daerah telah mendorong percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan pada tahun anggaran 2026. Salah satunya ruas Jalan Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, menuju Kecamatan Kenohan yang disebut telah memasuki tahap pengerjaan.
Namun, proyek peningkatan Jalan Muara Wis–Kota Bangun Seberang belum dapat berjalan. Padahal, menurut Taufik, proses lelang proyek tersebut telah selesai dan sudah memiliki pemenang.
“Jalan Muara Wis-Kota Bangun Seberang saat ini masih ada sekitar 7,8 kilometer yang belum tersemenisasi. Proyeknya sudah dilelang dan sudah ada pemenang, tetapi DPA belum terbit sehingga kontraktor belum bisa bekerja,” katanya.
Taufik menilai percepatan pekerjaan sangat penting karena kondisi jalan masih menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat cuaca buruk. Akses jalan tersebut menjadi jalur penting bagi warga di kawasan hulu.
Selain ruas jalan, ia juga menyoroti rencana pembangunan dua jembatan di Desa Sebemban menuju Dusun Kuyung. Dua jembatan itu adalah Jembatan Tebangan Tihang dan Jembatan Loah Mito.
Menurut Taufik, kedua jembatan tersebut memiliki peran penting untuk membuka akses warga Dusun Kuyung. Infrastruktur itu juga berkaitan dengan rencana perluasan layanan listrik PLN ke wilayah tersebut.
“Jembatan ini sangat penting karena sampai sekarang Dusun Kuyung belum mendapatkan layanan listrik dari PLN. Salah satu kendalanya adalah mobilisasi tiang listrik tidak bisa dilakukan karena akses jembatannya belum memadai,” jelasnya.
Ia menyebut proyek pembangunan kedua jembatan tersebut juga telah memiliki pemenang tender. Karena itu, Taufik bersama pemerintah desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan camat berencana menemui Bupati Kukar untuk meminta percepatan penerbitan DPA.
“Rencananya kami bersama kepala desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan camat akan bertemu dengan Bapak Bupati agar DPA ini segera diterbitkan, karena jalan maupun jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Taufik berharap percepatan penerbitan DPA menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, infrastruktur dasar di wilayah hulu harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, akses ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
DPRD Kukar
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
