Kategory
Info Daerah,
30-05-2026 16:22:05
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan alasan Pemkab Kukar menahan progres sejumlah kegiatan pihak ketiga hingga kepastian dana tersedia. (Harry/sisikota.com)
Tenggarong, SISIKOTA.COM — Transfer dana dari pemerintah pusat ke Kutai Kartanegara baru mencapai sekitar 23 persen. Kondisi itu membuat Pemkab Kukar menahan progres sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak ketiga hingga kepastian anggaran tersedia.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Pemkab Kukar tidak ingin pelaksanaan kegiatan menimbulkan utang pada akhir tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Aulia saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sabtu (30/5/2026).
Menurut Aulia, strategi belanja Pemkab Kukar saat ini berbeda dengan pola sebelumnya. Jika dulu kegiatan dapat berjalan sambil menunggu transfer dari pemerintah pusat masuk, saat ini pemerintah daerah memilih memastikan dana tersedia lebih dulu sebelum kegiatan dipercepat.
“Yang kita ingin sesuaikan, kalau dulu strategi belanja kita adalah belanja sambil menunggu uang masuk dari transfer pemerintah pusat. Nah, kalau sekarang kebijakan yang kita ambil, karena kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang membuat pemerintah daerah belum menjalankan beberapa kegiatan sebagaimana direncanakan. Salah satunya berkaitan dengan pemantauan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Dua faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap harga material di lapangan. Karena itu, Pemkab Kukar masih menyesuaikan harga satuan agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.
“Kita masih memantau harga minyak dunia dan harga dolar untuk memastikan harga material di harga satuan kita itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai,” katanya.
Menurut Aulia, penyesuaian harga satuan perlu dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak merugikan kontraktor maupun mengganggu kualitas kegiatan di lapangan.
“Nanti yang ada rugi atau pekerjaan-pekerjaan akan terkendala,” lanjutnya.
Selain faktor harga material, Pemkab Kukar juga ingin memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memiliki dukungan anggaran. Langkah itu dinilai penting agar pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga dapat berjalan lebih aman dan terukur.
“Kita juga ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang terlaksana itu dananya tersedia,” ujarnya.
Aulia menyebut, hingga periode berjalan menuju Juni 2026, transfer dari pemerintah pusat yang diterima Kukar baru sekitar 23 persen dari total yang direncanakan.
“Sampai sekarang, di bulan Juni ini, kita menerima transfer sekitar 23 persen dari pemerintah pusat. Nah, ini yang kita pastikan, bahwa uangnya tersedia sehingga teman-teman juga bekerja di lapangan bisa tenang,” jelasnya.
Kebijakan menahan progres sejumlah kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Kukar dalam mengelola keuangan daerah secara lebih hati-hati. Pemerintah daerah ingin memastikan program yang dijalankan tetap sesuai kemampuan kas dan tidak meninggalkan beban utang pada akhir tahun anggaran.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar akan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi pendapatan dan dana transfer yang tersedia. Dengan cara itu, kegiatan yang melibatkan pihak ketiga diharapkan dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. (rry)
Iklan sisikota.com
Iklan sisikota.com
Tags:
aulia rahman basri
Bupati Kukar
17 jam yang lalu
17 jam yang lalu
20 jam yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
1 hari yang lalu
